::Ambo Rappe dan Rezim Paten: Apa Salahnya ‘Mencuri-curi’ Ilmu?::

Ambo Rappe dan Rezim Paten: Apa Salahnya ‘Mencuri-curi’ Ilmu?

Karno B. Batiran

DIA, Ambo Rappe (38), diam-diam mencuri-curi ilmu, yakni teknik tanam SRI, yang diterjemahkan ke dalam bahasa setempat oleh petani-petani Tompobulu dengan nama a’lamung tasserre’se’re (tanam satu-satu).

Tapi jangan resah dulu, kawan petani satu ini beruntung. Kasusnya tidak seperti kasus tragis teman petani kita Pak Tukirin, petani jagung di Nganjuk, Jawa Timur. Pak Tukirin harus mendekam dalam tahanan lantaran diputuskan bersalah atas tuduhan, salah satunya, mencuri ilmu teknik penangkaran benih jagung dari PT. BISI. Meskipun yang bisa dibuktikan oleh pengadilan adalah penyebarluasan benih jagung tak bersertifikat, yang dalam pasal 61 (1) undang-undang No 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dianggap sebagai pelanggaran.

PT. BISI ini adalah perusahaan agribisnis, biokimia dan bioteknologi multinasional, bidang usahanya meliputi hampir semua bidang agrobisnis dan bioteknologi. Mulai dari menjual benih tanaman (pangan dan hortikultura) sampai pestisida dan pupuk kimia. Salah satu sayap usahanya adalah menjadi produsen benih jagung. Benih jagung cap Kapal Terbang adalah salah satu produknya, dengan varitas, antara lain, BISI-12, BISI-16, BISI-Arjuna, SweetBoy. Dari iklan-iklan di televisi populer dengan sebutan jagung dua tongkol. Cap ini menguasai pasar benih jagung di Indonesia. PT. BISI ini tabiatnya mengikuti kelaziman korporasi agrobisnis dan bioteknologi: mengeruk sebanyak mungkin keuntungan dari hak paten dan hak kekayaan intelektual. Mereka mendapatkan hak istimewa atas sederet penemuan. Korporasi-korporasi ini mengeruk keuntungan dari hak istimewa paten tersebut melalui hak monopoli atas ‘temuannya’. Hanya mereka yang boleh memproduksi dan menjual apa yang mereka klaim sebagai ‘temuannya’.

Pak Tukirin dituduh lalu dituntut oleh PT. BISI, karena menangkarkan benih jagung yang diklaim oleh PT. BISI sebagai benih induk miliknya. Berdalih di belakang hak paten. Perusahaan-perusahaan biotek dan agobisnis besar semacam PT. BISI ini mematenkan banyak varitas tanaman lalu menjualnya, alasannya untuk menjamin hak kekayaan intelektual yang akan memajukan inovasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta penelitian.

Di tahun 1994, PT. BISI mengadakan kerjasama dengan PEMDA Nganjuk untuk mengembangkan benih jagung. Petani diajak terlibat. Salah satunya Pak Tukirin. Tak jelas bagi Pak Tukirin dan kawan-kawannya apa tujuan proyek tersebut, tidak ada perjanjian atau kontrak apapun. Petani hanya tahu mereka akan mendapatkan pelatihan menangkarkan benih jagung. PT. BISI, katanya, menyediakan benih jantan. Pak Tukirin dan kawan-kawan diajari teknik penangkaran benih ala PT. BISI lalu menangkarkan benih di lahan mereka. Benih jagung hasil penangkaran Pak Tukirin dan kawan-kawannya dibeli lalu dipasarkan oleh PT. BISI. Tahun 1998 proyeknya berakhir.

Sejak tahun 2003 Pak Tukirin mempratikkan keahlian yang diperolehnya dari proyek tersebut. Menanam jagung kemudian memilih dengan seksama biji-biji mana yang bisa menjadi benih. Lalu menanamnya dengan teknik seperti yang sudah dipelajarinya. Terus dilakukan sepeti itu, ditanam, dipilih dengan seksama, dipisahkan, lalu biji terbaik ditanam lagi. Sampai akhirnya Pak Tukirin mendapatkan biji yang dianggapnya telah menjadi benih terbaik.

Pak Tukirin akhirnya menjadi petani penangkar benih jagung. Dia lalu menyebarkan dan menjual benih hasil penangkarannya kepada teman-teman dan tetangganya, hanya seharga 6000 rupiah. Dibandingkan harga benih dari PT. BISI yang harganya 26,000 – 30,000 rupiah. Tentu saja tetangga dan teman-teman Pak Tukirin senang dan lebih memilih membeli dan menanam benih dari Pak Tukirin ketimbang membeli benih PT. BISI yang harganya sampai lima kali lipat lebih mahal.

Tahun 2005, bulan Oktober, polisi menangkap Pak Tukirin. Lalu dibawa ke pengadilan. Dituduh mencuri benih induk PT. BISI, meniru teknik penangkaran benih, dan menjual benih tak bersertifikat. Semuanya disangkal Pak Tukirin. Tapi akhirnya tetap dipenjara juga. Hakim menjatuhkan hukuman 6 bulan penjara.

Banyak lagi kasus lain dimana-mana, perusahaan multinasional dengan perisai hak paten memerangi petani dan masyarakat demi keuntungan. Tidak hanya di negara-negara miskin tapi di negara maju sekalipun. Monsanto vs petani Kanada, perusahaan farmasi raksasa melawan penderita AIDS di Nigeria, atau Google melawan para hacker Cina.

Mereka berargumentasi bahwa dengan memberi hak istimewa atas paten, akan memajukan kegiatan-kegiatan penelitian dan ilmu pengetahuan, memastikan inovasi dan penemuan yang akan memberi manfaat bagi hajat hidup orang banyak. Mereka khawatir kalau tidak ada hak paten orang-orang atau perusahaan-perusahaan akan loyo dalam mengembangkan penelitian. Akibatnya tidak akan ada inovasi dan penemuan.

Mungkin juga ini salah satu cara yang digunakan oleh korporasi-korporasi multinasional untuk menghalang-halangi perkembangan dan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi ke negara-negara berkembang. Dengan begitu monopoli bisa tetap berada di tangan mereka. Melalui hak istimewa paten transfer ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara-negara maju yang telah lebih dulu mencuri start, sejak zaman penemuan dan penaklukan benua-benua baru (sembari mengeksploitasi), bisa dihalangi.

Padahal, saat negara-negara maju ini masih sama-sama ‘bayi’ dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mereka juga saling mencuri. Tak peduli dengan hak paten. Misalnya Swiss lewat undang-undang paten tahun 1888-nya dengan sengaja tidak memasukkan klausul paten untuk penemuan di bidang kimia, karena waktu itu Swiss banyak mencuri ide penemuan bidang kimia dari Jerman. Atau undang-undang paten Belanda yang dihapuskan pada tahun 1869, lalu diikuti perusahaan Belanda ‘Philips’ (perusahaan bola lampu yang sangat populer sekarang) memproduksi bola lampu berdasarkan ide pinjaman dari penemu bola lampu Amerika, Thomas Edison. Perancis pada tahun 1700an banyak membajak teknisi-teknisi dari Inggris untuk mencuri idenya, bahkan mempekerjakan seorang mata-mata untuk mencuri ide-ide teknologi dari Inggris. Dan banyak ide-ide dari Inggris yang dicuri oleh Amerika.

Nah mungkin dari pengalaman mereka dahulu itu, mereka bermaksud menghalang-halangi (melalui Trade-Related Intellectual Property Rights [TRIPS] besutan World Trade Organization [WTO], Organisasi Perdagangan Dunia), menyeberangnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ke negara-negara miskin. Agar tetap miskin dan tidak maju-maju, lalu bisa tetap menjadi penyedia bahan baku industri mereka, sekaligus terus menjadi pasar produk-produk yang hanya bisa dibuat oleh negara-negara maju ini. Ambil contoh, bahan baku makanan coklat yang biji kakaonya ditanam di Sulawesi, dicuri oleh Hernan Cortez yang berkebangsaan Spanyol, dari suku Astec, Mexico, lalu dibawa ke Eropa tahun 1500 an, di Nusantara pertama kali ditanam di Minahasa tahun 1560, juga oleh bangsa Spanyol. Biji kakao dari Sulawesi kini diekspor ke Eropa. Kemudian kembali lagi ke Indonesia dalam bentuk makanan ‘coklat jadi’ bergengsi seperti es krim cap Walls, coklat cap Van Houten (dipinjam dari nama penemu mesin pengekstrak biji kakao), coklat cap Delfi, coklat cap Tobleron, dan produk-produk kosmetik seperti lipstik yang berharga mahal. Orang Indonesia senang makan coklat, karena gizi dan gengsi, tapi belum benar-benar paham membuat makanan coklat sekelas cap-cap tersebut, maka jadilah hanya sebagai pasar potensial untuk produk-produk tersebut.

Kembali ke rezim paten. Korporasi-korporasi ini lupa atau acuh bahwa, misalnya untuk benih, para petani sudah melakukan penelitian sejak dahulu beratus-ratus bahkan sudah beribu-ribu tahun sebelumnya. Benih ‘temuan baru’ mereka itu ada berkat ketekunan para petani-petani yang sebelumnya terus menanam dan memuliakannya. Kalau toh mereka ‘menemukan’ varitas baru, pasti asalnya dari varitas yang sudah ada, tidak mereka ‘temukan’ atau jatuh dari langit dan langsung ada di laboratorium-laboratorium mereka. Hasil persilangan benih yang mereka klaim menjadi varitas baru ‘temuan’ mereka pastilah disilangkan dari varitas yang sudah ada yang dimuliakan dan ditangkarkan serta terus ditanam oleh petani-petani dengan tekun bertahun-tahun bahkan berabad-abad sebelumnya.

Selain itu ada juga banyak perorangan dengan dedikasi dan integritas yang tinggi terus melakukan inovasi dan pengembangan penelitian dan ilmu pengetahuan. Menciptakan barang-barang inovatif yang fungsional. Mereka tidak termotivasi mengeruk keuntungan dari hak istimewa monopoli atas hak paten. Jadi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, inovasi, dan penemuan-penemuan bukan melulu oleh perusahaan-perusahaan besar, dengan investasi besar, pendukung rezim paten.

Bahkan di Amerika Serikat, negeri paling otoriter dalam hal rezim paten, di tahun 2000, tidak semua temuan dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan besar dengan investasi besar. Hanya ada 43 persen penemuan dan inovasi yang dilakukan oleh perusahaan besar industri farmasi. Sisanya, lembaga pemerintah (29 %) dan universitas-universitas serta perorangan (28 %).

***

PADA musim tanam Januari 2010, Ambo Rappe ditimpa kemalangan. Ia kehabisan benih untuk menanami sawahnya. Tetapi Ambo Rappe masih ingat, dia pernah mendengar, Papa Tande dan kawan-kawan menanam bibitnya satu bibit dalam satu lubang tanam. Ia lalu menanami sawahnya yang tidak dapat jatah dengan sisa-sisa bibit yang ia miliki. Sisa bibitnya 4 ikat, sementara biasanya Ambo Rappe butuh 9 ikat bibit. Dengan meniru teknik a’lamung tasse’re-se’re atau SRI Ambo Rappe tetap bisa menanami sawahnya dengan sisa-sisa bibitnya. Hasilnya cukup memuaskan. Biasanya ia memanen 4 karung dari 9 ikat bibit, kini menjadi 4 karung lebih sedikit, dengan bibit hanya 4 ikat. Sayangnya Ambo Rappe tidak menghitung dengan seksama berapa perbedaan hasil panennya.

Beruntung Ambo Rappe hanya berurusan dengan sesamanya petani Bulu-Bulu, yang tak peduli dengan hak paten. Bagi mereka, yang penting sesama petani bisa sedikit lebih beruntung, sudah cukup menyenangkan dan membahagiakan. Bagi petani Bulu-Bulu, tanah, air, benih, dan apapun yang ada di alam ini bukan milik siapa-siapa. Hanya titipan Tuhan yang bisa dimanfaatkan oleh siapa saja. Ambo Rappe beruntung hanya berurusan dengan sesama petani Bulu-Bulu yang masih sederhana dan bersahaja. Tidak serakah!

::Gadis Hijau Dusun; Bermata Gurun::

Karno B. Batiran

gadis hijau dusun; bermata gurun

ah berhenti tersenyum

gadis hijau dusun; bemata gurun

jangan membohongiku;

senyumku pasti tak semanis senyummu

gadis hijau dusun; bermata gurun

ya aku tahu rumahmu; di sudut jalan kampung

sebelah batu gunung bambu berumpun

gadis hijau dusun; bermata gurun

musim panen lalu; kuamati engkau diam-diam

di pematang bercaping berkerudung

gadis hijau dusun; bermata gurun

aku terkurung

gedung-gedung

bawa aku pulang

kembali ke dusun

::Ceritanya Orang Tompu (Ziarah ke Tanah Suci)::

Ceritanya Orang Tompu (Ziarah ke Tanah Suci)

Karno B. Batiran

Tanah Suci

“Tanah dan hutan bagi masyarakat adat yang mendiami hutan dan gunung di Sulawesi Tengah adalah tanah suci”, jelas Hedar Laudjeng, lelaki umur 40-an, berambut ikal panjang, dikuncir sebagian besar sudah memutih, anggota Dewan Kehutanan Nasional dan aktifis Perkumpulan Bantaya, Ornop yang aktif mendampingi dan mengadvokasi masyarakat adat di Sulawesi Tengah.

“Sama seperti Yerusalem yah? bagi penganut Yahudi, Nasrani dan Islam, bedanya, para pemeluk tiga agama langit ini berperang dan saling berebut tanah suci”, Saya menimpali dengan pertanyaan.

“orang-orang Sulawesi Tengah memiliki Tanah Suci masing-masing, gunung dan hutan adat mereka adalah Tanah Sucinya dan mereka tidak perlu berebut”, jelasnya lagi.

Lalu apa yang terjadi saat ada yang datang akan “merebut” tanah sucinya

Ceritanya sama dimana-mana, proyek kehutanan pemerintah selalu datang semena-mena, terserah apa namanya, mau Hutan Lindung, mau Taman Nasional, mau Taman Hutan Raya (TAHURA) tetap saja tidak memandang manusia sebagai bagian dari hutan.

Dan bagaimana pula kira-kira jadinya di daerah yang sebagian besar wilayahnya adalah hutan dan sebagian penduduknya hidup dalam hutan? Seperti Sulawesi Tengah. Tahun 2007 Sekitar 4.394.932 ha wilayah sulawesi tengah adalah kawasan hutan, atau 65 % dari luas daratan Sulawesi Tengah, 6.803.300 ha, (data Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah). Hutan-hutan tersebut sebagain besar tentu saja adalah tanah ulayat bagi manusia penghuninya.

Di Provinsi Sulawesi Tengah juga dari hasil identifikasi Desa di dalam dan Sekitar Kawasan Hutan yang dilakukan oleh BPS dan Kementrian Kehutanan tercatat 57 % desa administratif masuk dalam kawasan dan sekitar kawasan dengan berbagi jenis dan kategori. 962 desa - 58 desa di dalam kawasan dan 666 desa di tepi kawasan- dari 1.686 desa (2008). Jumlah yang tidak sedikit. Sementara penduduknya sendiri sekitar 33 % bermukim di dalam dan sekitar kawasan hutan. Jumlah ini hanya kalah oleh Propinsi Papua.

Sejak dulu tidak jarang terdengar terjadi konflik agraria di Sulawesi Tengah yang membenturkan masyarakat adat penghuni hutan dengan pemerintah sebagai ‘pemegang otoritas’ atas hutan (Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan atau Balai Taman nasional). Hampir semuanya dipicu oleh penetapan tapal batas kawasan hutan semaunya. Tidak jarang proyek kehutanan pemerintah mengusir orang pedalaman/masyarakat adat (seringkali mereka sebut masyarakat tertinggal) yang menjadi penduduk asli gunung dan hutan sejak beratus-ratus tahun. Penyebab pengusirannya karena daerah mereka diambil kemudian dimasukkan dalam proyek-proyek kehutanan pemerintah.

Tidak sedikit dari hutan mereka tersebut diserahkan pada perusahaan-perusahaan tambang & perkebunan (kelapa sawit, emas, dan mineral lainnya) sebagai wilayah konsesi.

Ngata Tompu

Hujan bulan Nopember yang baru saja mengguyur deras tak cukup menyejukkan udara gerah kota Palu. Berangkat dari markas Perkumpulan Bantaya kami berkonvoi di bawah terik matahari yang gerah sehabis hujan deras dengan 6 sepeda motor. Saya menumpang di salah satu dari 3 sepeda motor ojek yang kami sewa. Saya diikutkan dalam rombongan teman-teman dari Perkumpulan Bantaya yang akan membuat film dokumenter Ngata Tompu.

Ngata (dalam bahasa kaili = Kampung) Tompu secara administratif masuk dalam wilayah kabupaten Donggala. Dahulu, pada tahun 1970 an, Tompu adalah satu desa administratif, dinamai desa Tompu, sebelum mereka “diusir” dan “dipaksa” meninggalkan desanya untuk direlokasi ke tempat lain karena wilayahnya masuk dalam tapal batas hutan lindung. Sekembali dari proyek relokasi dimana mereka ramai-ramai lari kembali ke Tompu, desa Tompu sudah hilang. Dihapus secara administratif. Dilebur ke dalam dua desa, desa Loru dan Ngata Baru, yang bagi orang Tompu secara sosial, budaya dan kosmologis tidak ada keterikatan.

Ngata tompu berada di pegunungan bagian timur Lembah Palu. Jarak ngata Tompu dari kota palu sebenarnya tidak bisa dibilang jauh, mungkin hanya kisaran 18 km lebih kurang. Namun medan yang berat yang membuat ngata sulit dijangkau. Jalan ke ngata Tompu hanya bisa dilalui sepeda motor dengan kodisi jalan yang hanya setapak sempit, berbelok-belok, dengan tebing-tebing disamping kiri-kanan jalan, becek saat diguyur hujan. Kondisi jalan yang seperti itu pulalah yang membuat waktu tempuh lebih lama daripada jauh jaraknya.

Jalan mulus beraspal hanya sampai di desa Ngata Baru yang berada di kaki bukit, untuk sampai di ujung jalan ini hanya memerlukan waktu tempuh kurang dari 20 menit dari Kota Palu. Untuk melanjutkan perjalanan hanya bisa dengan berjalan kaki atau naik motor, itupun kalau cukup punya nyali mengendarai sepeda motor di jalan setapak sempit, sebagian berbatu-batu cadas dan samping kiri-kanannya tebing, dan siap ban sepeda motornya slip kiri-kanan saat jalan habis diguyur hujan. Hanya ada beberapa ojek nekat yang mau disewa sampai Tompu.

“Pengusiran”

Awal cerita dimulai pada tahun 70-an (orang-orang tua Tompu hampir tidak ada yang bisa dengan jelas menyebutkan tahun pastinya) sekitar kurang lebih seribuan jiwa yang bermukim dalam “hutan” di wilayah pegunungan bagian timur kota palu itu. Kampung tersebut terdiri dari beberapa pemukiman yang tersebar tak beraturan di puncak-puncak bukit dan gunung. Seperti laiknya masyarakat adat yang tinggal dalam hutan dan diatas gunung mereka hidup dengan berladang. Yah tentu saja berladang berpindah-pindah, parktik inilah yang seringkali jadi alasan untuk mengusir mereka, padahal mereka justeru telah tinggal disana dengan praktik tersebut beratus-ratus tahun mungkin setua hutan dan gunungnya.

Karena desa mereka kemudian dimasukkan dalam kawasan Hutan Lindung mereka lalu harus dielokasi, tepatnya diusir dari tanah mereka. Mereka direlokasi di beberapa tempat yang terpisah-pisah. Terpencar di beberapa tempat sekitar palu, parigi dan donggala. Komunitas besar mereka dipisahkan-pisahkan menjadi kelompok-kelompok kecil. Proses relokasi tersebut cukup sukses dari hampir 500 an keluarga tersisa hanya tidak lebih dari 10 keluarga yang ngotot tetap tinggal.

Di tempat baru mereka ‘dipaksa’ menjadi petani padi sawah, tentu saja mereka asing, dan tidak terampil. Di Tompu mereka bercocok tanam padi ladang yang umurnya enam bulan. Padinya ditanam di atas tebing miring tanpa harus digenangi air. Habis ditanam bisa ditinggal begitu saja tak perlu dirondai sepanjang waktu. Di tempat baru praktik bercocok tanam mereka harus disesuaikan, menanam padi sawah yang digenangi air dan harus dijaga setiap waktu agar tak kekurangan air, menyita waktu mereka. Hasilnya? Orang tompu tidak cocok cara seperti itu!

Kemudian di awal tahun 80-an, satu persatu mereka kembali ke tompu, sebagian besar karena kerinduan dan keterikatan terhadap tanah. Juga pada pandangan kosmologis orang tompu (dan sebagian besar masyarakat adat di Sulawesi tengah) tentang alam dan asal usul manusia. Orang Tompu memiliki kepercayaan bahwa asal-usul manusia adalah di tanah Tompu (di kalinjo, salah satu perkampungan di Tompu) itulah sebabnya mereka akan selalu kembali ke Tompu, kemanapun mereka pergi. Ada akhirnya mereka lari kembali ke Tompu dari berbagai tempat relokasi mereka.

Tompu dan Keanekaragaman Hayati

Tentu saja orang Tompu tidak pernah secara sadar telah menyumbangkan jasa terhadap pelestarian plasma nutfah. Dalam praktik dan laku sehari-hari orang Tompu, ternyata mereka telah berkontribusi besar dalam pelestarian keanekaragaman hayati. Dahulu di ngata Tompu terdapat sekian puluh jenis padi ladang lokal yang terus menerus ditanam. Sebagian diantaranya ditanam karena secara budaya jenis padi tersebut sangat penting artinya dalam adat-istiadat orang Tompu. Misalnya jenis padi yang mereka beri nama topembangun, jenis padi ini terus ditanam karena perannya yang sangat penting. Dalam setiap ritual membangun rumah topembangun diharuskan ada sebagai bagian ritual, ritual acara mendirikan rumah tidak jadi diadakan kalau topembangun tidak hadir. Itulah makanya jenis padi ini harus selalu ditanam. Dan beberapa jenis padi ladang lokal lainnya, yang memiliki peran masing-masing dalam adat istiadat orang Tompu. Namun belakangan setelah pengusiran tersebut, hanya tersisa beberapa jenis padi ladang lokal saja saat ini di Tompu, salah satunya topembangun. Dan sekitar kurang sepuluh rumah tangga yang ngotot tetap tinggal itulah yang terus menanam jenis-jenis padi ladang lokal tersebut, selama sebagian besar orang Tompu dalam ‘pengusiran’.

Kriminalisasi Masyarakat Adat

Ada kenyataan selama ini terjadi yang menimpa masyarakat adat, “kriminalisasi” masyarakat adat yang menghuni hutan dan sekitar kawasan hutan. Mereka dituding dan difitnah menjadi pelaku utama deforestrasi.

Secara dramatis telah terjadi pengurangan luas kawasan hutan (berbagai kategori) di Sulawesi Tengah.

Hutan Alam saat ini tersisa 531,906 ha dari 676,248 ha sebelumnya. Dari 1,489,923 ha luas Hutan Lindung, kini hanya 1,243,650 ha. Sementara luas jenis hutan lain yang memang untuk tujuan ekonomi juga mengalami penurunan:, Hutan Produksi terbatas sebelumnya seluas 1,476,316 ha kini menjadi 1,349,640 ha, Hutan Produksi berkurang hampir setengahnya menjadi 273.986 ha yang dulunya seluas 500,589 ha. Sementara Hutan Produksi Konversi berkurang dari 251-865 hektar menjadi hanya 162,446 ha (Data Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah).

Laju deforestrasi yang sangat cepat itu (menurut Walhi Sulawesi Tengah 18,8 ha hutan rusak setiap jamnya) yang menjadi salah satu pokok ‘tuduhan’ terhadap masyarakat adat. Padahal masih menurut catatan Walhi Sulawesi Tengah, 61,55 % wilayah Sulawesi Tengah dikuasai investor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit, sebagian besar diantaranya dulunya adalah hutan.

Deforestrasi? Bukan Mereka!: Menguatkan Kembali Keberadaan Masyarakat Adat

Orang Tompu, seperti halnya dengan suku-suku lain di pedalaman Sulteng memiliki mitologi yang hampir sama bahwa asal-usul mereka adalah dari tanah mereka. Mereka memandang bahwa dari sanalah semua manusia berasal termasuk padi yang menjadi jelmaan manusia. Orang tompu memandang asal-usul manusia dari tanah Tompu, orang Lindu memandang asal-usul manusia dari dasar danau Lindu. Karena itulah mengapa suku-suku di Sulawesi tengah memiliki tanah suci sendiri, sehingga tidak perlu berebut tanah suci seperti yerusalem yang selalu diperebutkan oleh tiga agama langit.

Pada akhirnya sebenarnya dan pada kenyataannya justeru mereka bisa menunjukkan bahwa melalui kearifan tradisional yang menurun dari pandangan kosmologis tersebut dan diwariskan turun temurun, alam, hutan, air, tanah, tetap bisa lestari, terjaga. Seperti yang dipraktekkan oleh Orang Tompu dan mereka yang hidup dalam dan sekitar, misalnya Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) Orang Katu, Orang Toro, Orang Marena, Orang Pekurehua, Orang Pakawa, juga misalnya Orang Wana di sekitar kawasan Cagar Alam Morowali. Kerusakan Hutan? Bukan mereka! [KBB]

:From Montreal 1987– Kyoto 1998– Bali 2008 – Copenhagen 2009 – To Mexico City 2010:Combating the Challenge of Global Climate Change or Maintaining the

::From Montreal 1987– Kyoto 1998– Bali 2008 – Copenhagen 2009 – To Mexico City 2010:Combating the Challenge of Global Climate Change or Maintaining the Global Economic Regime::

Karno B. Batiran

Prolog

With less optimistic voice the U.N. secretary Ban Ki-moon announced, at the last session of the 15^th Copenhagen (Cop15) United Nation Climate Change Conference 2009, that the summit have reached the agreement. ‘Finally we sealed a deal’, He said. ‘The ‘Copenhagen Accord’ may not be everything everyone hoped for, but this … is important beginning.

Some moments before Obama, with also not very optimistic tone, announced that the ‘Copenhagen Accord’ have been sealed by the Ad-hoc working group of the countries or parties on the annex 1 of Kyoto protocol.

‘I think we should still strive towards something more binding than this but that was not achievable at this conference,’ Obama stated. ‘Kyoto was legally binding than this and people still fell short anyway.’ He concluded.

The Ad-hoc group including U.S., China, India, Brazil, and South Africa had been arrived to the agreement so called ‘Copenhagen Accord’ after marathon negotiation among the countries. It is a non-legally-binding accord which is weaker deal rather than the Kyoto protocol and likely only use as the diving -board to jump to the next summit in Mexico City, Mexico on November next year as scheduled. And seemingly just to resulting something after long run two weeks negotiation, to avoid to be considered as a failed summit.

The series of failures

The end of Kyoto protocol will be on 2012 and need to deal a new agreement for the global climate change issue. In the Kyoto protocol saying that the countries especially the developed countries are obligated to reduce the greenhouse gasses emission by 5 percent each year up to 2012 which meant by the year of 2012 the emission will be reduce up to 25 %. But the countries failed to do it, even worse the most pollutant developed country U.S. are not ratifying the protocol. That was the first failure.

After not fulfilling the obligation of reducing the emission and not ratifying the protocol then now come up the second failure is that the unwillingness of the developed countries to transfer the green technologies to the developing and under-developed countries for the adaptation and mitigation of the climate change, neither knowledge transfer nor financing the transfer process. The developed countries keep delaying that transfer process. That was the second failure. Delaying the technology transfer to the developing and under-developed country for adaptation and mitigation of climate change (clean and green industry), neither to fund nor to transfer because it will shift the economic pattern which has been dominated by the developed countries to the semi-peripheries and peripheries which is meaning also sharing wealth and fairness on economic global system.

Another issue is the transparency issue (Financial and the reporting and monitoring of the carbon dioxide emission) there is weak monitoring and reporting of the how the target of the emission will be really achieved and how to monitor if it will be really reduced by the countries. For example the suspicions of U.S. to China commitment to reduce the emission up to 40 %.

And the ultimate failure has been the loose non-legally-binding agreement under the ‘Copenhagen accord’. The agreement even weaker than the Kyoto protocol which has been failed to pushed the political will of the countries for the global climate change.

The content of the accord are: 1. the set of limiting the global warming up to 2 degrees Celsius. But it failed to mention how this would be reached, and 2. The prospect of hundred million dollars aid from 2020 for developing nations. And again it failed to specify where the money will come from and how the mechanism to use that money.

Is the failure to maintain the global economic regime?

It can be understood clearly and obviously that the U.S. want to maintain the global economic regime under the domination of the developed countries. Because if the Climate Change Conference arrive to the strong agreement and strong binding it will lead to the extreme shifting of the global economic pattern as the logic consequences of the agreement.

If the global is shifting based on the strong agreement combating global climate change (such as the obligation to shift to green industry); it will be affecting to the economic pattern of the world. There will be trillions of dollars wealth transfer, millions of jobs losses and gains, new taxes policy, huge industrial relocation and so on.

For example the shifting from the fossil fuel using will need a huge new investment on industry. It will bring negative impact to production process and even might cause a huge closing of many industries due to the inability to afford the new investment under the green industry framework.

Epilog

The next U.N. Climate Change Summit will be in Mexico by November next year. Will it be arriving at the strong agreement that can bring a significant change and action for combating the global climate change challenge or will it be just repeating such previous process from Kyoto – Bali – and Copenhagen?

::Negeri Kelam di Jantung Pulau yang Kaya Raya::

Karno B. Batiran

Kami tiba di negeri indah itu pada suatu siang cerah yang sejuk awal November. Hujan yang tidak begitu deras tampaknya baru saja mengguyur lembah Baliem. Tidak ada taksi sedan yang menjemput penumpang-penumpang yang baru tiba di bandara. Yang ada hanya becak-becak tua yang dikayuh oleh manusia-manusia berkulit gelap dan keriting lalu lalang di jalan beraspal depan bandara, dan jajaran mobil-mobil pelat merah Mitsubishi Estrada di pelataran parkir bandara Wamena yang menunggu menjemput para pejabat daerah yang akan tiba. Saya dan enam orang teman dijemput oleh sebuah mobil Suzuki Carry tua setelah 45 menit berada di atas pesawat twin otter (jenis pesawat komersil berbadan kecil produksi Kanada yang banyak dioperasikan di kawasan timur Indonesia yang memiliki fasilitas landasan bandara yang sangat minim) milik maskapai penerbangan Trigana Air yang membawa kami dari bandara Sentani Jayapura. Kami berada di Jayawijaya (Wamena Kota dan beberapa dsitrik di pedalaman terpencil) selama kurang lebih satu bulan untuk mempelajari bagaimana, sistem pelayanan kesehatan disana.

Segera setelah tiba, menginjakkan kaki dan sejenak berkeliling di daerah ini hawa dan suasana ketertinggalan menyeruak langsung ke benak saya. Kami berada di sebuah ibukota kabupaten di wilayah Pegunungan Tengah, jantung pulau Papua, Wamena kabupaten Jayawijaya, tapi berasa 30 (tiga puluh) tahun ke belakang, jauh tertinggal dari sebuah ibukota kecamatan di Jawa atau Sulawesi Selatan, semisal Cabenge di Soppeng atau Wonomulyo di Polewali Mandar. Tidak banyak deretan pertokoan-pertokoan beton, angkot-angkot yang hilir mudik mengantar penumpang juga tidak ramai.

Sebelum memutuskan untuk datang ke Wamena ini, kami mencoba mengumpulkan informasi, baik dari teman yang sudah pernah sebelumnya datang ke Wamena maupun browsing di internet. Namun semua yang kami dapatkan adalah berita-berita muram yang mungkin bisa menyurutkan niat, mulai dari berbagai macam penyakit (Papua merupakan daerah endemik malaria, juga merupakan salah satu provinsi dengan pengidap HIV/AIDS tertinggi setelah Jakarta) sampai harga barang-barang kebutuhan pokok yang bisa berlipat-lipat dari harga ditempat lain, ini disebabkan karena semua barang-barang yang masuk ke Wamena harus diangkut lewat udara dengan pesawat, tidak ada jalan darat yang menghubungkan Jayawijaya dengan wilayah pesisir Papua seperti Jayapura, Timika atau Merauke.

Kota Wamena tidak begitu luas, hari ketujuh kami berada disana saya sempat berjalan kaki memotong kota tersebut yang saya tempuh hanya sekitar 20 menit menyusuri jalan raya yang menghubungkan ujung bagian Barat dengan bagian Timur kota. Kali lain saya mencoba berjalan kaki dari Utara ke Selatan kota yang hanya berjarak kurang lebih 15 menit berjalan kaki.

Sulit bagi saya untuk tidak merasa miris melihat kesenjangan sosial yang sangat kentara, di pinggir-pinggir jalan raya (yang lebih sering becek diguyur hujan yang frekuensinya sangat tinggi di daerah ini, lebih dari sekitar 270 hari hujan dalam setahun) dan di depan kios-kios pasar, ibu-ibu Papua menggelar tikar seadanya menjual pinang, sayur mayur (kebanyakan daun ubi jalar) atau sekedar menjual kayu bakar. Sementara di dalam kios-kios dan toko-toko di komplek pasar duduk-duduk tenang manusia-manusia pendatang (Sebagian besar pendatang dari Sulawesi Selatan: Soppeng, Enrekang, Palopo, Wajo, dll) tidak perlu pusing-pusing tersengat matahari siang atau lari terbirit-birit saat hujan.

Atau mobil-mobil pejabat berpelat merah (selain orang-orang asli Jayawijaya yang telah lebih dulu mengecap pendidikan, para pejabat di Jayawijaya sebagian, dengan jumlah yang cukup signifikan, adalah pendatang-pendatang dari Jawa, Batak dan Toraja) yang membunyikan klakson keras-keras karena merasa jalannya terhalangi oleh ibu-ibu pedagang di pinggir jalan tersebut, yang sekedar berjuang mencari makan.

Atau melihat para polisi lalu lintas berkulit lebih terang yang menggertak dan menendangi (tanpa bicara baik-baik sebelumnya) becak para tukang becak hitam keriting lantaran becaknya parkir di bahu jalan dan dianggap menghalangi jalan. Hampir setiap ke pasar saya melihat pemandangan ini di pasar Misi Wamena

Di Wamena Kota dengan mudah ditemui manusia-manusia asli Papua berkoteka berlalu lalang di jalan-jalan raya, dipinggir-pinggir kota masih banyak honai-honai, rumah asli Papua tempat tinggal penduduk, yang bagi orang-orang kota modern dianggap eksotis yang sangat menyenangkan untuk jadi bahan pertunjukan dan tontonan demi memuaskan hasrat hiburan mereka, bak seekor gajah yang berdiri mengangkat kedua kaki atau harimau yang melompati lingkaran api, atau perempuan-perempuan lentur meloncat kesana kemari dalam sebuah pertunjukan sirkus. Sungguh menghibur kesepian mereka. Wamena juga terkenal dengan ’eksotisme’ koteka dan perang sukunya.

Pada masa-masa awal daerah ini dijamah oleh pemerintah Belanda, pertengahan dekade 50-an, Wamena (lembah Baliem) adalah semacam tempat peristirahatan manusia-manusia dari kota, menjadi salah satu daerah new Netherlands bagi para orang-orang belanda yang mungkin sudah bosan di negerinya yang empat musim. Atau mencari wilayah koloni baru kemudian beranak-pinak dan mengusainya seperti yang dilakukan sesamanya bangsa penjajah, Inggris, yang menguasai Amerika Utara dan Australia dan menyisihkan penduduk aslinya dengan berbagai cara bahkan dengan membantai penduduk aslinya. Negeri ini memang sangat nyaman sebagai peristirahatan dengan udara yang sejuk serta bentangan lansekap lembah baliem dan pegunungan Jayawijaya yang indah (pegunungan ini juga sangat terkenal dengan Puncak Jayanya yang menyimpan salju abadi).

Tidak jauh berbeda dengan Belanda, Indonesia juga kemudian datang ke, lebih tepatnya merebut, Papua dan lanjut menjajahnya. Tidak banyak kemajuan yang dialami Papua sejak bergabung dengan Indonesia paska referendum tahun 1969, menurut banyak kalangan referendum ini adalah bentuk kompromi politik ekonomi Negara rakus Amerika dan Belanda yang melihat banyak potensi sumber daya alam (emas, tembaga, minyak bumi, dll) yang ada di Papua. Selama hampir 40 tahun bergabung dengan Indonesia justeru orang Papua semakin bodoh dan semakin miskin (dimiskinkan) (@).

::The ‘Invisible Ghost’ Called ‘Modernization’::

Karno B. Batiran

Prolog

I remember one day on my childhood when I saw my mother changed her sewing tools from the manual one to an electric sewing machine and she said gladly ‘now we have a ‘modern’ tool for sewing…’ without any attention to the word of ‘modern’ at that time, I just forget about that after sometime I joined her celebrating her happiness owning a new instrument that I thought will help her much on her works and she did not need to be weary her legs anymore pedaling the manual sewing instrument.

Then several years ago when the first time I went to a remote village in Sulawesi, I recalled one of the farmer told me a story about the change of the farming techniques and practices that has been happened at the village. He used the word ‘modern’ to address the hand tractor machine which have replaced the role of cows and horses, to address the using of spraying tools and efficacious of chemical for pesticide instead of tobaccos or other bio-traditional ingredients, also used the word ‘modern’ to address the technical irrigation system that has been enabled them to plant two or three times a year, and to address the using of synthetic nitrogen fertilizer instead of the cow dunk or bamboo leaves, as well as to address the using of supreme seeds which have been doubled or tripled or quadrupled the harvest instead of local seeds. It was sounds happy, fun and helpful for him and the whole village.

At my hometown, in Makassar, South Sulawesi, Indonesia, we can easily found an advertisement of a real estate or housing spot around the town which is near to everything (near to shopping mall, offices, amusement spots, etc) saying ‘enjoy the ‘modern’ living bla…bla…bla…bla…bla…bla…’.

All those were using ‘modern’ on their certain sense. I assume my mother used it in the sense of it was a new machine different with and replaced the manual one and would make her works easier; accordingly, modern, for her, meant easiness. The farmer use it at the sense of it had been more prosperous with such ‘modern’ stuff head-to-head with the traditional stuff as the opposite which also implied something better. While the last one used the ‘modern’ word in the sense that modern living will be easier with the instant access and fast movement to one place to another place; therefore the modern at this sense means instant living. However all those assumptions have been implying that the modern is something that replaces something which is better from the one that have been replaced. It is corresponding with the characteristics of the modern society that have been echoed by the expert, one of the characteristics of the modern people is the willingness and openness to receive something new, in other word the modern people is innovative.

Anyway, the topic ‘modern’, ‘modernization’, ‘modernism’ have been a hot topic for the last, at least, three centuries, from the beginning of the modernization which was marked by the renaissance and industry revolution, with industrialization as the milestone on 18^th century to the very contemporary world which is still discussing the modernization, in some extend criticize it, like the post-modernism schools have been doing. The discussions range from the ideological dimension, science (ontological and epistemological) dimension, to the most practical dimension. Debates have been also taking place from the supporters of the idea to the people who criticize it.

Context

The How is the Modernization in Indonesia?

Beginning

As I mention in the title of this article, the modernization just like an ‘invisible ghost’, what I mean by it is that it is an abstract thing which can be only seen or recognized by the symptoms which have been coming along with the modernization such as, what I have said previously, the change of farming practices, etc , as well as the progresses that have been achieving during the development process which are claimed as the modernization logic consequences, since the development (economic growth via industrialization) of is one of the main agenda of the modernization, such as the growth of industry and the development of the infrastructures (road, electricity facilities), as well as the schooling system .

I cannot recall, neither find a comprehensive document record of when the modernization was starting in Indonesia, however I assume, it was starting from the Dutch colonialism era, Indonesia was colonized by the Dutch starting on the 17^th centuries, historian said it was starting 1602 – to 1945 (the year of the independent declaration of Republic of Indonesia). In this sense I associate the modernization era with the beginning of influence of the Europe society via colonization, because before, Indonesia people already been contacting with other world (China, Arabian, etc) through trading, but with not hegemony, unlike the colonial which came with their values and influenced the existing local-native Indonesian values.

Massive process of modernization

I will not go too far to the history, now let’s look to the main part of the time when the modernization process is happening massively in Indonesia. It has been started progressively after the second decade of the independence of Indonesia, late ninety sixties. At the time we just started the development after the independence and after several rebellions done by some separatist group, such as Indonesian Islamic and some other groups. And what happened at the time? Indonesian was starting the development in any sectors, politics (the establishment of political system), economy, agriculture, industry (the discovery of oil, gold, coal mining).

What is Impact of the Modernization to the Country?

As we know that the main agenda of the modernization is the progress and transformation toward industrialized society. Characteristic of modern society are (1). At the economics dimension is that the massive growing of the complex industry in which the production and the production means of consumption goods are produced massively; (2) in politics, it says that the modern economy need the well state society and well integrated. It also claimed the modernization is the process to more welfare society trough the application of sciences and technology innovation to the practical life of humankind.

Menegok Bencana di Sinjai (Penjajakan Tingkat Resiko Bencana Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan)

Karno B. Batiran & Imran

Sulit untuk tidak merasa terancam jika ternyata selama kurun waktu dua puluh tahun terakhir di Kabupaten Sinjai hampir setiap tahun terjadi berbagai bencana dengan jenis dan daya rusak serta daya cakup yang beragam, dari longsor sampai banjir bandang, dari kebakaran sampai angin puting beliung, dari hanya satu rumah rusak sampai iratusan rumah hancur, dari hanya seorang yang meninggal sampai ratusan yang tewas dan hilang. Kurun waktu 1988 – 2008 tercatat 17 kali kejadian bencana banjir, 41 kejadian bencana tanah longsor, 65 kejadian bencana angin puting beliung, dan 232 kejadian bencana kebakaran (BPS Kabupaten Sinjai)

Sialnya ternyata belum ada sistem kesiapsiagaan yang benar-benar dibangun oleh pemerintah Kabupaten Sinjai, padahal hampir dipastikan bencana datang menyambangi wilayah ini secara rutin. Bahkan pasca bencana dan banjir bandang 2006 pun yang memakan banyak korban jiwa (210 orang meninggal, 1417 luka-luka, dan ribuan pengungsi) dan kerugian materi lainnya, rumah, fasilitas umum, lahan perkebunan dan persawahan, pemerintah sendiri menaksir angka kerugiannya bahkan mencapai 490.466.781.500 rupiah.

Teknisnya Sinjai Berada di atas patahan walanae yang seperti patahan bumi lainnya juga mengikuti pergerakan lempeng bumi dalam proses pembetukan rupa bumi (berdasarkan survey Kapedaltan Kab. Sinjai), dengan topografi wilayah yang sebagian besar (55 %) di kemiringan 30 sampai 70 derajat, sisanya pesisir dan daerah aliran sungai, dan morfologi tanah berjenis endapan vulkanik muda yang sangat labil, ditambah lagi pengaruh suhu dan iklim baik lokal maupun global; tentu saja menjadi kombinasi potensi ancaman yang sangat besar untuk menimbulkan bencana di Kabupaten Sinjai. Paling tidak, jika melihat potensi-potensi ancaman, jenis-jenis bencana, longsor, banjir, angin puting beliung memang sudah sewajarnya kalau setiap tahun berkunjung ke Kabupaten Sinjai

Meskipun ada kunjungan tahunan bencana di kabuapten Sinjai, namun belum ada perhatian terhadap masalah kebencanaan, justeru bencana cenderung dianggap hal yang sepele dan biasa-biasa saja.

Sementara dari pihak pemerintahpun tidak ada usaha yang sistematis dan menyeluruh untuk membangun kesadaran dan kesiapsiagaan bencana di masyarakat. Bahkan sampai saat ini setelah bencana 2006 pun pemerintah kabupaten Sinjai belum melakukan usaha yang sistematis, berarti dan terpadu dalam membangun kesiapsiagaan bencana di masyarakat. Mestinya kejadian bencana banjir bandang dan tanah longsor heboh pada pertengahan tahun 2006 tersebut dijadikan momentum oleh pemerintah kabupaten untuk mengubah cara pandang dan system kesiapsiagaan bencana, namun nyatanya terlewat begitu saja.

Berita baiknya adalah bahwa sudah ada perubahan yang signifikan dalam persoalan penganggaran untuk bidang kebencanaan, dari kurang dari seratus juta pada tahun-tahun sebelum 2006 menjadi hampir dua milyar rupiah pada tahun setelah bencana banjir bandang dan tanah longsor tahun 2006; namun, sekali lagi dengan nada menyayangkan, perubahan ini tidak dikuti oleh perubahan cara berpikir, paradigma, institusi kebencanaan dan bentuk-bentuk kegiatan kesiapsiagaan bencana. Bentuk kegiatan yang selama ini yang paling banyak diprogramkan adalah pelatihan-pelatihan tanggap darurat bencana itupun hanya melibatkan pihak-pihak yang selama ini sudah cukup sering memperoleh pelatihan tersebut, tidak pernah melibatkan masyarakat umum, masyarakat desa di daerah rawan bencana misalnya.

Sampai akhir tahun 2007 belum ada tindak lanjut dari pemerintah Kabupaten Sinjai terhadap undang-undang kebencanaan (UU No. 24 tahun 2007). Kegiatan-kegiatan kebencanaan yang dilakukan saat ini masih bersifat sektoral per institusi yang sifatnya juga tidak sistematis dan masih melihat bencana dengan cara pandang lama, utamanya fokus pada ketanggapdaruratan. Juga belum ada usaha berarti untuk merancang usaha membangun kesiapsiagaan bencana secara terpadu, lintas sektoral, melibatkan semua pihak-pihak, dan terpadu dalam semua kebijakan pembangunan daerah.

Dengan melihat kecenderungan global (perubahan iklim global) dan nasional (berbagai bencana di berbagai daerah) mestinya isu BENCANA ini jauh lebih urgen dan “seksi” bagi pemerintah kabupaten Sinjai untuk diperhatikan, paling tidak sama seksinya dengan isu Pilkada Bupati langsung (pertengahan 2008), yang saat ini menyita perhatian hampir seluruh elit pemerintah kabupaten Sinjai, sehingga nasib ratusan ribu warga Sinjai tidak dipertaruhkan menghadapi bencana yang mengancam setiap waktu. SEMOGA!!! J (Karno B. Batiran annoswt@yahoo.com & Muh. Imran, Sinjai Sulsel)

::Makassar Gemar Membaca: Manami??? Tidak Ada Kejadian::

Karno B. Batiran

Buku dan Peradaban
Sangat menggembirakan ketika kita mendengar bahwa pemerintah kota Makassar menggalakkan program Makassar Gemar Membaca, yang berarti telah menunjukkan kesadaran kita akan pentingnya budaya baca untuk membangun masyarakat.

Tentu saja kita telah menyadari bagaimana pentingnya budaya baca dalam membangun masyarakat, pun kita tentu saja telah menyaksikan dan merasakan bagaimana budaya baca telah sangat menentukan peradaban umat manusia. Dari sejak berabad-abad lampau ketika bahan bacaan masih diproduksi dengan penyalinan manual (oleh para penyalin naskah di scriptorium) sampai saman revolusi yang terjadi ketika Gutenberg menemukan mesin cetak.

Dalam perjalanan sejarah dunia intelektual indonesia, kita menyaksikan bagaimana bahan bacaan sangat penting dan menetukan, bagaimana perjalanan hidup kaum intelektual dan orang terkenal ternyata sangat dipengaruhi oleh bahan bacaan yang mereka lahap sejak usia remaja. Sastrawan-sastrawan terkemuka seperti H.B. Yassin, Ajip Rosidi, Remy Silado, Rosihan Anwar dan lain-lain, sampai olahragawan seperti Syamsul Anwar Harahap (baca Bukuku Kakiku, Gramedia 2004).

Sangat jauh jika kita mencoba membandingkan bagaimana budaya baca kita dengan negara-negara maju semisal Jepang bahkan sesama negara-negara berkembang di asia tenggara sekalipun (semisal Malaysia dan Philipina).

Tantangan Menumbuhkan Minat Baca
Kita mungkin setuju bahwa untuk membangun budaya baca di masyarakat harus dilakukan sejak usia dini.

Namun, membangun budaya baca saat ini ternyata bukanlah hal yang mudah, kita harus berjuang dan bersaing dengan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh dunia modern yang serba praktis (dunia digital, internet dan multimedia). Tentu saja kita harus berusaha keras (yang tentu saja sangat sulit) mendorong anak-anak kita untuk beranjak dari depan layar televisi yang menawarkan beragam program-program yang sangat digandrungi oleh anak masa kini untuk kemudian memelototi buku (data th 2002 mengenai jumlah jam menonton TV pada anak di Indonesia adalah sekitar 30-35 jam/minggu atau 1560-1820 jam/ tahun . Angka ini jauh lebih besar dibanding jam belajar di sekolah dasar yang tidak sampai 1000 jam/tahun.).

Tentu saja kita akan sangat kesulitan untuk mengajak pelajar-pelajar kita untuk menyempatkan waktunya mengunjungi perpustakaan ketimbang chating di warnet. Dan tentu saja anak kita akan sangat gusar jika mengajak mereka membuka-buka buku ketimbang memencet-mencet tombol toy stick play station. Bahkan di universitas yang sangat akademis sekalipun kita bisa melihat bagaimana mahasiswa-mahasiswanya lebih senang diajak ke mall atau ke bioskop daripada ke perpustakaan.

Bagaimana Mendorong Perbukuan Lokal
Menyadari pentingya menumbuhkan budaya baca dalam membangun masyarakat dan peradaban itu pulalah yang mungkin mengilhami pemerintah kota untuk kemudian menggalakkan program Makassar Gemar Membaca (meski sampai saat ini gaungnya masih pada aras jargon).
Dibandingkan dengan beberapa kota besar di Indonesia tidak berlebihan mungkin jika dikatakan Makassar masih sangat tertinggal jauh dan butuh proses panjang untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Sebut saja misalnya Jogjakarta yang telah dikenal sebagai surga perbukuan. Selain minat baca memang telah tumbuh yang didukung tersedianya bahan bacaan serta pendukung-pendukung lainnya seperti kemudahan mengurus ijin penerbitan, jaringan distribusi dan kualitas percetakan.
Jadi untuk menumbuhkan budaya baca dan dunia perbukuan lokal memang dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai penulis, penerbit, industri dan pemerintah tentu saja, dalam hal ini pemerintah mencoba menfasilitasi tumbuhnya penerbitan-penerbitan lokal dan industri percetakan sambil kita berusaha merangsang lahirnya penulis-penulis lokal. Untuk tujuan tersebut akan sangat bagus jika didukung oleh kebijakan pemerintah kota, misalnya mau membantu penerbitan-penerbitan buku-buku berkualitas dari penulis-penulis lokal (tidak hanya buku-buku biografi para politisi saat ada hajatan politik semisal pilkada)
atau misalnya dengan menyisihkan anggaran untuk memajukan dan mendukung tumbuhnya tempat-tempat baca di makassar (bukan hanya tempat baca yang dipasang di kantor-kantor kecamatan yang aksesnya relatif lebih susah).
Tidakkah ironis jika untuk menerbitkan sebuah buku tentang sejarah Sulawesi Selatan, masyarakat kita sendiri, sebuah penerbit lokal justru dibantu oleh orang-orang berkebangsaan asing, yang justru lebih tertarik terhadap dunia perbukuan lokal kita..

Ada keterkaitan sirkular antara budaya baca dengan ketersediaan bahan bacaan, minat baca tidak akan bisa tumbuh subur jika bahan bacaan tidak tersedia secara memadai, sementara penyediaan bahan bacaan, yang dalam hal ini tentu saja terkait dengan dunia pasar, akan maju jika minat baca bisa tumbuh dengan baik, ini sangat dirasakan terutama di tingkat lokal semisal Sulawesi Selatan/Barat, khususnya Makassar dimana atmosfir akademik yang bisa mendukung dunia intelektual/perbukuan relatif lebih terasa. Kita patut bergembira bahwa usaha penerbitan lokal sudah mulai menggeliat di Makassar, meskipun, tentu saja, masih butuh proses panjang untuk menjadi penerbitan yang mapan. Misalnya penerbitan Ininnawa, Gora Pustaka, Pustaka Refleksi dan lain-lain, namun paling tidak akan merangsang dan mendukung bertumbuhnya budaya baca masyarakat kita.

Saat ini juga sudah mulai tumbuh tempat-tempat baca alternatif selain perpustakaan konvensional, seperti cafe baca dan rental buku (semisal cafe baca Biblioholic, Hitam Putih, Idefix di Tamalanrea, Lontarak di jl. Emy saelan dan beberapa tempat-tempat baca alternatif lainnya). Sepatutnya pemerintah kota mencoba memanfaatkan trend ini, ya tentu saja dengan mendukung dan membantu mereka atau paling tidak membuat program kreatif yang mendayagunakan penerbitan-penerbitan lokal dan tempat-tempat baca alternatif tersebut. Untuk usaha ini perlu usaha yang kreatif dari pemerintah jika tidak mau dikatakan bahwa program gemar membaca itu hanya sekedar program jargon.

Jadi sangat menarik ujaran seorang pengelolah penerbitan lokal yang mengatakan ‘menumbuhkan minat baca tidak cukup dengan hanya gerak jalan santai’ mudah-mudahan pemerintah kota tersinggung dengan ujaran tersebut. Semoga!

::“Persekolahan” di Indonesia::

Karno B. Batiran

Masalah pendidikan adalah isu yang tidak habis-habisnya dibicarakan di Indonesia. Dalam masyarakat kita kata pendidikan selalu berasosiasi dengan pendidikan formal atau persekolahan. Setelah beberapa dasawarsa sejarah pendidikan modern (baca sekolah formal), bahkan jauh lebih tua dari umur negeri ini, meskipun mengalami banyak kemajuan (kuantitatif), namun masih menyisakan banyak masalah (kualitatif) yang justru lebih esensial dari sekadar peningkatan jumlah sekolah formal di Indonesia.

Selama tiga dasawarsa terakhir, dunia pendidikan Indonesia secara kuantitatif telah berkembang sangat cepat. Pada tahun 1965 jumlah sekolah dasar (SD) sebanyak 53.233 dengan jumlah murid dan guru sebesar 11.577.943 dan 274.545 telah meningkat pesat menjadi 150.921 SD dan 25.667.578 murid serta 1.158.004 guru (Pusat Informatika, Balitbang Depdikbud, 1999). Jadi dalam waktu sekitar 30 tahun jumlah SD naik sekitar 300%.

Namun, dibalik itu, selama itu juga tersisa banyak masalah pada pendidikan modern (sekali lagi baca sekolah formal) kita ini dibuktikan antara lain dengan data UNESCO (2000) tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia (Human Development Index), yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala yang menunjukkan, bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun. Di antara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 (1996), ke-99 (1997), ke-105 (1998), dan ke-109 (1999).

Menurut survei Political and Economic Risk Consultant (PERC), kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Data yang dilaporkan The World Economic Forum Swedia (2000), Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia.
Data Balitbang (2003) Kualitas pendidikan Indonesia yang rendah itu juga ditunjukkan bahwa dari 146.052 SD di Indonesia ternyata hanya delapan sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Primary Years Program (PYP). Dari 20.918 SMP di Indonesia ternyata juga hanya delapan sekolah yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Middle Years Program (MYP) dan dari 8.036 SMA ternyata hanya tujuh sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Diploma Program (DP)

Mengapa Demikian?
Sudah banyak ahli (pendidikan, ekonomi, pembangunan, psikologi, sosiologi, antropologi, dll) yang membahasnya namun tak tuntas-tuntas juga, lalu apa masalahnya? Coba kita runut kembali ke belakang!

Sejarah Pendidikan Modern Indonesia
Pada awalnya pendidikan modern di Indonesia dimulai oleh prakarsa pemerintah kolonial belanda, setelah heboh masalah protes-protes (baca pemberontakan) terhadap kebijakan politik kolonial yang terjadi dimana-mana, pada masa puncak hegemoni kolonial belanda, di paruh terakhir abad 19 dan paruh pertama abad 20. Maka berinisiatiflah pemerintah Kolonial untuk mengubah kebijakan politiknya, munculnya yang namanya ‘Politik Etis’ (meskipun kemudian ini menjadi blunder bagi pemerintah kolonial karena ini juga kemudian yang menjadi pemicu munculnya gerakan-gerakan nasional) yang berisi tiga program yaitu Edukasi, Migrasi dan Irigasi. Maka mulailah banyak sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial banyak pula para bumi putera bersekolah. Namun dibalik itu apa tujuan pemerintah kolonial? Yah selain tentu saja supaya pribumi bisa juga mengenyam pendidikan; juga ada maksud terselubungnya, yaitu bagaimana menciptakan kelas-kelas pekerja yang sedikit terdidik namun bisa bekerja patuh dan tidak protes kalau digaji murah. Itulah awal mula tujuan pendidikan modern kita, dan tampaknya masih tetap bertahan sampai saat ini. Pemerintah kita juga bertujuan hampir sama dengan itu, meskipun, mungkin, tujuannya tidak persis sama, namun yang jelas tujuan pendidikan kita secara de facto adalah menciptakan lulusan-lulusan yang kemudian menganggap pencapaian materi adalah sebuah ukuran kesuksesan, meskipun secara konseptual tujuan pendidikan kita sangat mulia ’memanusiakan manusia’ namun pada prakteknya ’memesinkan, mematrekan, mengindividualkan manusia’. Maka diciptakanlah kurikulum CBSA dan semacamnya yang lebih anyar lagi kurikulum KBK yang sangat berorientasi ’profesionalisme’ (saya selalu menganggap kata ini adalah kata yang digunakan oleh para kapitalis untuk menguatkan hegemoninya atas dunia ketiga). Itulah mungkin awal mula keterplesatan tujuan pendidikan di negara kita yang tercinta ini.

Paradigma Liberal Pendidikan Kita
Yang meletakkan batu pertama ‘persekolahan’ di Indonesia adalah para bangsa imperialis-kolonialis; maka tidak heran bahwa paradigma pendidikan kita sangat dipengaruhi oleh mereka, bangsa barat eropa dan amerika. Paradigma pendidikan tidak pernah terlepas dari ideologi politik sebuah bangsa, meskipun secara konseptual bangsa kita tidak berideologi liberal, namun paradigma berpikir kita dalam beberapa hal seperti ekonomi juga termasuk pendidikan, bangsa kita berideologi liberal.


Lalu Bagaimana Paradigma Pendidikan Liberal itu Bekerja?
Paradigma liberal menekankan pada pengembangan kemampuan dan kebebasan yang berakar pada konsep individualisme bangsa Eropa dan Amerika. Meskipun paradigma liberal selalu beranggapan bahwa pendidikan itu sifatnya bukan politik dan ekonomi namun dalam praktek pendidikannya selalu mengarah ke orientasi politik dan ekonomi dengan menyelesaikan masalah pendidikan dengan pendekatan ekonomi dan politik. Misalnya rektor unhas yang menganggap masalah unhas akan selesai dengan memasang tegel baru di semua lantai di Unhas, sementara gaji para pegawai hari belum terbayarkan selama beberapa bulan.

Sebenarnya pendekatan ‘learning by doing’, ‘experimental learning’, ‘CBSA’ adalah turunan dari paradigma liberal, namun selanjutnya orientasinya setelah kemerdekaan belajar individu kemudian berorientasi materialistik khas modernitas dan kapitalis yang membuat manusia benar-benar individualis bak mesin yang bekerja sendiri, yang siap menggilas sesamanya.

Makanya tidak heran kalau di sekolah-sekolah formal kita muncul yang namanya ‘rangking’ untuk menentukan siapa yang terbaik, untuk menepikan yang tidak terbaik’ atau lomba karya ilmiah remaja, atau segala bentuk perlombaan-perlombaan di sekolah. Ya tentu saja semakin membuat peserta didik individualis seperti ikan hiu yang siap memangsa temannya yang, teri, ‘lebih bodoh’ menurut versi generalisasi kelas. Yah mereka berakar pada paradigma liberal yang berorientasi materialis-kapitalis.

Lalu apa yang perlu kita lakukan?
Minggu depan di sambung!!

Sumber-sumber:

Perkembangan Pendidikan Kolonial di Makassar 1876-1942, Sarkawi, Tesis di program studi Ilmu Sejarah, Universitas Gajah Mada, 1997.

Pendidikan Popular, Mansour Fakih, Roem Topatimasang, Toto Raharjo, Readbook Jogjakarta, 2001.

Seratus Tahun Bung Hatta, Kompas, 2002

Pedagogy of The City, Paulo Freire, Continum , New York , 1993.

::Membaca Lagi::

Kapan yah terakhir membaca tuntas!!! kalau tidak salah minggu lalu
tiap hari membaca sih tapi sepotong-potong, kayak ngemil
setelah itu saya kayak lagi dilanda rasa malas untuk baca buku.
buku terakhir yang saya baca kalau tidak salah "Tuesday With Morrie"-nya Mitch Albom
bukunya bagus sekali bercerita tentang bagaimana menghargai hidup saat kita diambang mati
saran saya baca saja sendiri ada versi Indonesia kok!!!
tapi sejak dua hari yang lalu saya mulai membaca lagi (dengan serius) buku "Sehat Itu Hak".
bukunya yah... lumayan baca saja sendiri biar tau isinya.

::Bergelut dengan Ethambutol Dkk::

Ini bulan ketiga saya bergaul dengan Ethambutol, Rifampicin, Pirazinamida, dkk + multivitamin.
sampai saat ini saya masih setia menelan mereka meski ukurannya sebesar pelor, 3 biji pula sekali minum, tapi tidak apa-apalah biar sembuh.

::Lagi Malas Mandi::

Hari ini saya lagi malas mandi
cuma mau bilang kalau saya lagi malas mandi
berarti saya lagi menganggap mandi itu seperti
pekerjaan yang membutuhkan extra courage dan extra power
seperti bekerja keras angkat gayung saja malas!!!

::Jejak Maya::

Fitrah manusia ingin memperoleh keabadian
Jejak maya mengabadikan kenangan